09 Februari 2022 | Dilihat: 66 Kali

Ganjar: Tak Ada Kerusuhan yang Ada Pengukuran Lahan di Desa Wadas

noeh21
Polisi mengamankan sejumlah warga
    
Bravo8news.com - Rakyat Indonesia tidak anti terhadap pembangunan dan investasi, selama pembangunan tersebut melindungi hak hidup mereka, tidak menggusur dan tidak menimbulkan keresahan hidup mereka.

Konflik agraria  kembali terjadi Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Jawa Tengah,Selasa (8/2/2022). Sejumlah warga diamankan aparat kepolisian yang diterjunkan dalam rangka mengawal pengukuran lahan untuk pembangunan Bendungan Bener.

Ganjar Pranowo
sebagai gubernur Jateng tak membantah adanya  kegiatan pengukuran yang dilakukan di Desa Wadas. Kata Ganjar, Polisi yang datang tak lepas dari menjaga situasi kamtibmas agar semua berjalan aman dan kondusif. Ganjar pun meminta warga tidak menyikapi secara berlebihan. "Iya ada pengukuran, hanya pengukuran saja kok, tidak perlu ditakuti, tidak akan ada kekerasan," ungkap Ganjar.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi pun mengonfirmasi kegiatan aparat di Wadas tersebut. "Saya ikut di lapangan, di Wadas, memastikan tidak ada kekerasan. Prinsip kami melindungi masyarakat

Dalam keterangan video tergambar beberapa warga diamankan aparat karena menghalangi kegiatan pengukuran. Diamankan agar tidak terjadi tindak kekerasan sehingga tak menimbulkan korban. Mari bersama kita rawat Kamtibmas di penjuru negeri ini.


Berangkat dari persoalan itu, Lima sikap Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA):

_Pertama_, negara harus menghormati hak konstitusi warga secara umum, termasuk warga Desa Wadas, Kecataman Bener Purworejo. setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan, kesetaraan kedudukan di muka hukum, kehidupan yang layak, dan kesejahteraan. Jadi, dalam menyelesaikan persoalan tidak dibenarkan aparat keamanan melakukan intimidasi, kekerasan maupun penangkapan.

_Kedua_, Polri harus segera membebaskan warga yang ditangkap.  

_Ketiga_, negara harus selalu mengedepankan tindakan persuasif kepada warga dalam proses penyelesaian konflik, yakni dengan melakukan musyawarah mufakat. Hal itu sudah digariskan secara jelas dalam Pancasila.

_Keempat_, sebelum adanya kesepakatan dengan warga, sebaiknya kegiatan pengukuran dan kegiatan lainnya untuk sementara dihentikan.

_Kelima_, pembangunan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemakmuran, sesuai filosofi dan dasar negara Pancasila, untuk itu pembangunan di Indonesia harus diorientasikan pada keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. (fwp/rel)