03 Januari 2022 | Dilihat: 225 Kali

USULAN POLRI DIBAWAH KEMENDAGRI CUMA BIKIN GADUH DI AWAL 2022

noeh21
Siswandi
    
BRAVO8NEWS.COM - Tak ada angin tak ada petir, tiba-tiba Gubernur Lemhannas Agus Widjojo dalam pernyataan akhir tahun 2021 mengusulkan agar Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional dibentuk. Nantinya, kata Agus, Polri berada di bawah kementerian tersebut.

Tentu saja usulan tersebut bikin gaduh pada awal tahun 2022. Pendapat pun bermunculan saling silang ada yang pro dan kontra itulah demokrasi.  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan Minggu (3/1/22) menyayangkan lontaran isu Polri di bawah Kemendagri dan Dewan Keamanan Nasional tanpa melakukan kajian mendalam terlebih dahulu.

"Sebaiknya dilakukan kajian lebih dulu sebelum dihembuskan ke publik, ini kan hanya bikin gaduh aja, pembentukan lembaga baru hanya membuat bingung sejumlah pihak," tandas Sufmi.

Menyikapi kegaduhan soal Polri di bawah Kemendagri, Sekjen KBPP Polri Brigjen Pol Purn. ADV Siswandi kepada Bravo8news.com, Senin (3/1/22)  menjelaskan secara rinci: 

1. Aspek Geografis Indonesia: memerlukan Polisi yang menegakan hukum letak strategis Indonesia.

2. Aspek Histori Berdiri Bangsa: Keamanan menjadi faktor VOC tinggalkan Indonesia, sehingga Polisi non combatan dibentuk lebih dahulu dibandingkan Angkatan Perang

3. Aspek Fungsi: harus dibedakan fungsi pemerintahan (Mendagri by manajemen admisnistrasi VS Polsii by manajemen case via KUHAP)

4. Aspek Sosiologis: Jumlah penduduk Indonesia dengan  ratio Polisi membutuhkan kemandirian Polisi dalam menjaga Kamtibmas

5.. Aspek Politik Hukum: Tata negara kita dalam bentuk republik membutuhkan jaminan Kamtibmas yang lebih luas dibandingkan sistem pengaturan pemerintahan (Mendagri).

6. Aspek perbandingan dengan Negara lain: hanya Amerika saja yang polisinya dibawah Mendagri, mengapa karena kesadaran hukum masyarakat USA sudah tinggi dibandingkan dengan masyarakat  Indonesia

7.  Baik UUD 1945, Tap MPR No. VII/MPR/2000, maupun UU No. 2 Tahun 2002, menegaskan bhw Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yg menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Sebagai Alat Negara, Polri berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Presiden selaku Kepala Negara (Head of State).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, adalah *sudah benar dan sangat tepat POLRI berada langsung di bawah Presiden* bukan dibawah Mentri.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Benni Irwan menghargai usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian. Adapun usulan itu dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen Agus Widjojo . “Tentunya kita sangat menghargai usulan Lemhanas dimaksud, sebagai sebuah pemikiran yang konstruktif,” kata Benni Irwan saat dihubungi, Minggu (2/1/2021).

Namun begitu, dia mengaku belum mendapatkan informasi yang cukup terkait usulan tersebut.(oko)