29 Desember 2021 | Dilihat: 112 Kali

TOKOH MUDA ACEH MENOLAK SEKJEN DPR JADI PJ GUBERNUR ACEH

noeh21
Firman -foto ist
    
BRAVO8NEWS.COM - Wacana agar Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Indra Iskandar dapat menduduki Pj Gubernur Aceh jelang Pemilu 2024 mendatang mendapat penolakan dari sejumlah tokoh.

Salah satunya datang dari Akademisi FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Firman, menurutnya  Indra lebih cocok menjadi Pj Gubernur di provinsi lain. Selain itu faktor kesukuan, meski Indra orang Aceh namun sosoknya kurang mengakar di masyarakat Aceh.

Masih kata Firman, berbicara penerimaan masyarakat Aceh dan kemampuan dalam berkomunikasi lintas stakeholder di Aceh sangat berbeda dengan wilayah lain di Indonesia dimana Aceh merupakan wilayah post konflik dengan skala intensitas kerawanan yang lumayan tinggi di saat jelang pemilu. Sehingga dibutuhkan sosok lain yang lebih memiliki kapabilitas dan paham dalam manajemen wilayah post konfilk.

Dikutip dari harianaceh.co.id Selasa (28/12/2021), kata Firman posisi Indra saat ini seharusnya tetap diarahkan utuk fokus mengurus sekretariat DPR RI. Bila diarahkan menjadi Pj Gubernur yang bertugas mengelola daerah sekaligus mengkoordinasikan kepala daerah ditingkat kabupaten/kota, hal ini menurutnya tidak layak dan tidak cocok.

“Analoginya bayangkan sekretaris dewan tiba-tiba mendadak harus menjadi Kepalanya Bupati/Walikota. Padahal yang bersangkutan terbiasa melayani kebutuhan partai politik,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Ibunu Rusdi, ketua DPD Partai HANURA Prov. Aceh kepada Bravo8news.com  mengungkapkan, Aceh pernah dipimpin PJ gubernur  Purnawirawan  dari TNI AD, Sudharmo yang menorehkan kesan positif dan aman menyelesaikan tugas beliau, kami sebgai masyarakat Aceh berharap hal tersebut bisa terulang kembali untuk Aceh yang lebih baik kedepannya.

Terkait rencana PJ Gub Aceh, Bagi kami Hanura siapapun yang ditunjuk oleh Pusat boleh saja. Tapi yang terpenting Calon tersebut haruslah memiliki Wawasan kebangsaan yang mumpuni, Pemaahaman kultural  budaya Aceh adalah hal yang menjadi  tolak ukur prioritas, bagi kami Hanura sangat plural..... tak mesti orang aceh, tak soal dengan oran Luar Aceh, Toh aceh pernah memiliki beberapa kali PJ Gub Non Aceh, Mulai dari H.Edi Sabhara hingga Sudharmo. Yang terpenting faham sekali tentang tata laksana administrasi Kepemerintahan. (rel)