16 Agustus 2021 | Dilihat: 84 Kali

KETUA MPR, PERLU ADA PERUBAHAN ATAU AMANDEMEN UUD 1945

noeh21
Bamsoet dan Jokowi saling salam disaksikan Wapres
    
BRAVO8NEWS.COM - Bambang Soesatyo atau Bamsoet, ketua MPR megungkapkan, hasil kajian MPR periode 2019-2024 menyatakan perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional. Tujuannya, untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu, tandas Bamsoet, untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum Ketetapan MPR, maka perlu ada perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara terbatas. Adapun ini disampaikannya di Sidang Tahunan MPR RI, DPR RI-DPD RI 2021. "Oleh karenanya diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN," kata Bamsoet, Senin (16/8/2021).

Menurut dia, proses perubahan Undang Undang Dasar sesuai Ketentuan Pasal 37 UUD 1945 memilki persyaratan dan mekansime yang ketat. "Oleh karenanya perubahan Undang Undang Dasar hanya bisa dilakukan terhadap pasal yang diusulkan untuk diubah disertai dengan alasannya," ungkap Bamsoet.

Politikus Golkar ini menegaskan, perubahan terbatas tidak memungkinkan untuk membuka kotak pandora, eksesif terhadap perubahan pasal-pasal lainnya. "Apalagi semangat untuk melakukan perubahan adalah landasan filosofis politik kebangsaan dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan yang lebih baik," kata Bamsoet.

Menurut Bamsoet PPHN akan menjadi landasan setiap rencana strategis pemerintah. "Seperti pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan infrastruktur tol laut, tol langit, koneksitas antar wilayah, dan rencana pembangunan strategis lainnya," kata dia. (yes)