29 September 2021 | Dilihat: 186 Kali

DONNY SH: APA MAU KE 56 PEGAWAI KPK ITU MENERIMA TAWARAN KAPOLRI

noeh21
Donny SH
    
BRAVO8NEWS.COM - Ada gagasan dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang akan merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang diberhentikan akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk ditempatkan di Bareskrim menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.

Meskipun gagasan Kapolri dianggab baik oleh sejumlah pihak, pertanyaannya apakah mau menerima ke 56 pegawai KPK tersebut? Ada yang bersyukur jika mantan penyidik KPK bersedia, sehingga tak ada lagi kegaduhan atau hingar bingar pada tubuh anti rasuah.

Donny  SH,MH, Advocate yang berkantor di Jl. Gondangdia Jakpus memprediksi ajakan Kapolri akan ditolak karena, fungsi dan peran ASN di KPK jauh berbeda dengan ASN Polri.

Sebagai contoh, tambah Donny, kewenangan ASN di KPK dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan, sedang di Polri tidak  bisa melakukan penyelidikan atau penyidikan, apalagi  penuntutan yang merupakan  kewenangan jaksa penuntut umum. "Apakah mau ke 56 mantan pegawai KPK itu," tandas Donny.

Menyikapi kebijakan Kapolri yang hendak merekrut 56 pegawai KPK, Muanas Alaidid SH pegiat Medsos memberikan apresiasi langkah Jendral Listiyo Sigit mudah-mudahan ini menjadi solusi  dan jalan terbaik  di tengah polemik yang terjadi saat ini. "Langkah ini menguatkan organisasi Polri di masa depan," ujarnya. 

Diwartakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listiyo Sigit akan mengajak ke 56 pegawai KPK  yang diberhentikan akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.

Listyo sudah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi soal rencana tersebut. "Kami berkirim surat untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan TWK yang tidak lulus dan tidak dilantik sebagai ASN KPK untuk bisa kami tarik dan kami rekrut menjadi ASN Polri," kata Listyo dalam konferensi pers, Selasa (28/9/2021). Menurutnya, Polri membutuhkan kontribusi 56 pegawai KPK itu untuk mengemban tugas di Bareskrim, khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi.(oko)