Jakarta, Bravo8news.com.|| Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lama lagi akan menerapkan sistim jalan berbayar atau Electronic Road Pricing  (ERP). Pada 25 ruas jalan Ibu Kota untuk meningkatkan pengendalian kepadatan lalu lintas. 

Meski program ini dinilai masih kontroversi dan ada sejumlah pihak yang menolak, saat ini sosialisasi dan uji coba sedang dilakukan.

Sementara itu Raperda tentang ERP sebagai payung hukumnya masih dalam pembahasan di DPRD. Sesuai Pasal 9 ayat 1 Raperda, ada 25 ruas jalan Jakarta yang nantinya akan diberlakukan sistem jalan berbayar atau ERP. 

Berikut daftar jalan yang diterapkan ERP: 
Jalan Pintu Besar SelatanJalan Gajah MadaJalan Hayam WurukJalan MajapahitJalan Medan Merdeka BaratJalan Moh. Husni ThamrinJalan Jend. SudirmanJalan SisingamangarajaJalan Panglima PolimJalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1-Simpang Jalan TB Simatupang)Jalan SuryopranotoJalan BalikpapanJalan Kyai CaringinJalan Tomang RayaJalan Jenderal S. Parman (Simpang Jalan Tomang Raya-Simpang Jalan Gatot Subroto)Jalan Gatot SubrotoJalan M.T. HaryonoJalan D.I. PanjaitanJalan Jenderal A. Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya-Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)Jalan PramukaJalan Salemba RayaJalan Kramat RayaJalan Pasar SenenJalan Gunung SahariJalan H.R. Rasuna Said 

Wakil Ketua Kimisi C DPRD DKI Jakarta Dr Ir H. Rasyidi HY., MM., CPA., MA mengatakan Sangat mendukung program ini dan kemungkinan besar akan sangat membantu. Karena Sistim Jalan berbayar atau ERP sudah dilaksanakan dibeberapa negara maju seperti Singapore dan Jepang untuk mengatasi kroditnya lalulintas dan dengan program tersebut ternyata berhasil.

"Contohnya pelaksanaan ERP di Singapore mampu mengurai ke kamacetan hingga 40 %" kata Rasyidi kepada Bravo 8 news.com di Kebun Sirih Jakarta Pusat Jum'at (20/1/23).

Karena di DKI Jakarta masih proses uji coba Politisi PDI.Perjuangan ini menyarankan agar diberlakukan seperti "ganjil genap".

"Kita kan masih dalam tahap uji coba berlakukanlah seperti ganjil genap, misalnya pada pagi hari dari jam 06 s/d jam10 dan sore hari dari jam 16:00 s/d 20:00, mudah mudahan sudah bisa mengurangi kroditnya Jakarta" ujarnya memaparkan. 

"Kunci keberhasilan aturan ini adalah masyarakat taat dan tertib" imbuhnya .

"Sebenarnya muara daripada program ini adalah menyadarkan masyarakat untuk beralih kepada transportasi publik, yang sudah cukup memadai tersedia seperti taxi, jak lingko, bus transjakarta, MRT, LRT dan Commuter land.

"Disisi lain program ini juga sedikit demi sedikit akan mengikis ketimpangan yang selama ini terjadi ditengah masyarakat. Sementara mereka yang berlebihan menggunakan kendaraan pribadi, dan yang lainnya berpanas panas di kendaraan umum bahkan ada yang berjalan kaki" pungkasnya. (aus)