08 Desember 2021 | Dilihat: 131 Kali

Tuntutan Mati Bagi Koruptor, Tidak Melanggar HAM

noeh21
    
Jakarta - Bravo8news.com || Pernyataan Jaksa Agung soal tuntutan mati bagi Koruptor bukan lagi Wacana, karena Jaksa Penuntut Umum telah menuntut mati Terdakwa Asabri Heru Hidayat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada Senin (6/12/2021) lalu.

Tuntutan JPU menghukum mati Koruptor membawa angin segar bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Menurut Pengamat Hukum Dony Endrassanto, SH, MH, langkah Jaksa yang menuntut mati Koruptor itu sudah sesuai dengan hukum dan tidak melanggar HAM

"Apa yang dilakukan JPU dalam menuntut terdakwa Heru Hidayat - terdakwa kasus Asabri dengan hukuman mati itu, sesuai dengan ayat 2 UU Tipikor," ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Dijelaskanya, Kejaksaan Agung Tidak perlu khawatir dengan pegiat HAM yang menyatakan hukuman mati merupakan pelanggaran HAM

"Melanggar HAM ini tentunya kita lihat ya, hukuman mati akibatnya apa? Kita contoh barusan kasus Asabri 22,78 trilliun itu kan bukan uang yang kecil, jadi menurut saya sangat wajar dijatuhi hukuman mati. Kalau soal HAM, nantikan ada alasannya, kecuali tanpa ada bukti pidana, tanpa ada bukti hukum kekuatan pun tetap dilaksanakan, kematian itu pelanggaran. Tapi kalau jelas sudah inkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, serasa HAM juga lebih mengertilah," jelas Dony.

Ia menegaskan bahwa tuntutan mati ini sudah benar dan harus diikuti oleh penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya menyambut baik, artinya hukum ini memang sudah benar ditegakkan ya, dan saya sebagai Advokat menunggu keputusan dari Kejaksaan Agung diikuti oleh penegakan hukum lainnya termasuk KPK. Kita berharap tuntutan mati ini  dapat memberikan efek jera, bahwa benar-benar terjadi hukuman mati, jadi orang juga nggak ingin menjadi koruptor, kenapa kita korupsi. Sekarang aja udah ada buktinya hukuman mati," ujarnya.

Menurut Dony, selain hukuman yang berat seperti hukuman mati, pemberantasan korupsi juga harus dibarengi dengan tindakan pencegahan.

"Kan jelas dalam Undang-Undang KPK juga itu kan ada yang namanya pencegahan, tetapi belum secara konkrit dilaksanakan pencegahannya oleh penegak hukum. Oleh karena itu, KPK dan Kejaksaan perlu melibatkan lembaga lembaga penegak hukum lainnya, termasuk organisasi advokat, organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk bisa melakukan kerja sama pencegahan korupsi, termasuk juga melibatkan lembaga pendidikan mulai dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi harus ada pencegahan sejak dini," pungkasnya.
(Net)