05 Agustus 2021 | Dilihat: 72 Kali

SRI HARYATI, PEJABAT DKI DIPERIKSA KPK SOAL TANAH MUNJUL

noeh21
ILUSTRASI
    
BRAVO8NEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupso (KPK) Kamis (5/8/2021), memanggil  mantan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Sri Haryati, yang kini  kini menjabat Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019.

Pemeriksaan terhadap Sri Haryati oleh KPK untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar. "Diperiksa
untuk tersangka RHI dan kawan-kawan," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Kamis (5/8/2021).

Tim penyidik KPK kini tengah mendalami pengelolaan anggaran di DKI Jakarta. Sebab, ada dugaan terdapat anggaran dalam APBD DKI yang tak sesuai peruntukan terkait pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Pada Rabu (4/8/2021), KPK memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri.

Selain itu, tim penyidik juga memeriksa Kepala Bidang Pembinaan Pembiayaan BPKD DKI Jakarta Asep Erwin Djuanda dan pejabat BPKD DKI Jakarta Faisal Syafruddin serta pegawai BUMD DKI Jakarta Farouk.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima pihak sebagai tersangka, yaitu mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar, serta PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

Kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul berawal pada 4 Maret 2019. Saat itu, Anja bersama-sama Tommy Adrian dan Rudy Hartono Iskandar menawarkan tanah yang berlokasi di Munjul seluas lebih kurang 4,2 hektare kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ). Padahal tanah itu masih sepenuhnya milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Untuk memuluskan penawaran itu diadakan pertemuan antara Anja dan Tommy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus di Yogyakarta. Dalam pertemuan itu disepakati pembelian tanah oleh Anja, Tommy dan Rudy yang berlokasi di daerah Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Harganya diputuskan Rp 2,5 juta per meter atau total Rp 104,8 miliar. Pembelian tanah yang dilakukan oleh Anja bersama dengan Tommy atas sepengetahuan Rudy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilaksanakan pada 25 Maret 2019.

Mereka langsung melakukan perikatan jual beli sekaligus pembayaran uang muka oleh Anja dan Tommy. Jumlahnya Rp 5 miliar melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Pelaksanaan serah terima sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan tanah girik dari pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilakukan melalui notaris yang ditunjuk oleh Anja. Kemudian, Anja, Tommy, dan Rudy menawarkan tanah tersebut kepada Sarana Jaya dengan harga permeternya Rp 7,5 juta atau total Rp 315 miliar.

Dalam kasus inj diduga terjadi proses negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp 5,2 juta permeter dengan total Rp 217 miliar. Pada 8 April 2019, dilakukan penandatanganan pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perumda Sarana Jaya antara pihak pembeli yaitu, Yoory Corneles Pinontoan selaku Direktur Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja.

Pada waktu yang sama juga dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Sarana Jaya kepada Anja sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar.

Hasil penyelidikan, KPK menduga pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur pihak Perumda Sarana Jaya melakukan empat perbuatan melawan hukum. Pertma, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah.

Kedua tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Ketiga beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.

Keempat adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan. Dalam ini KPK menilai terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar.(Omi)