10 November 2021 | Dilihat: 115 Kali

SEBELUM DIJEBLOSKAN KE SEL KPK, PETINGGI ADHI KARYA DIISOLASI

noeh21
Petinggi Adhi Karya diapit petugas KPK
    
BRAVO8NEWS.COM - Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Dono Purwoko (DP) ditahan KPK terkait dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN Minahasa, Sulawesi Utara pada Kemendagri tahun anggaran 2011. Sebelum menjadi penghuni Rutan, Dono lebih dulu menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

Langkah ini dilakukan KPK sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid-19 di dalam lingkungan Rutan KPK. "Terhitung 10 November 2021 sampai dengan 29 November 202, DP resmi ditahan KPK di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur Jakarta," kata Deputi Penindakan Karyoto, Rabu (10/11/2021).

Selain itu, KPK juga telah menetapkan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemendagri, Dudy Jocom (DJ). Dudy sebagai tersangka bersama Kepala Divisi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Adi Wibowo. Keduanya diduga terlibat korupsi pada pembangunan gedung IPDN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2011.

Menurut Karyoto, kasus dugaan korupsi ini berawal pada tahun 2010, diadakan pertemuan terkait adanya rencana pengadaan dan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di beberapa lokasi di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pertemuan itu  dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perusahaan konsultan dan perusahaan kontraktor, yang salah satunya adalah PT. Adhi Karya.

Pertemuan beranjut beberapa kali di kantor PT. Adhi Karya yang dihadiri pihak PT. Adhi Karya dan pihak Kemendagri membahas lebih rinci terkait proses lelang. Hasil dari pertemuan disepakati bahwa pengerjaan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Kabuapten Minahasa Sulawesi Utara dilaksanakan oleh PT Adhi Karya. "Ada komitmen pemberian sejumlah uang dalam bentuk fee proyek untuk pihak Kemendagri yang dimasukkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Utara TA 2011," ujar Karyoto.

Desember 2011, Dono diduga mengajukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan mencapai 100% kepada Dudy Jocom, namun progres pekerjaan baru terlaksana 89%. "Ditindaklanjuti lagi oleh DJ dengan memerintahkan Panitia Penerima Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan," tambah Karyoto.

Bahkan periode November 2011 sampai dengan April 2012, Dono diduga telah menyerahkan sejumlah uang dari PT Adhi Karya kepada Dudy Jocom sebagai imbalan fee atas dilaksanakannya proyek dimaksud. "Akibatnya negara merugi sekitar sejumlah Rp19,7 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp124 miliar," ungkap Karyoto.(mio)