02 Desember 2021 | Dilihat: 165 Kali

PETISI TUTUP "LOKALISASI TERBESAR DI DUNIA, BOGOR - CIANJUR*

noeh21
Kampung Sampay di Cisarua atau lebih populer dengan kampung Arab menjadi titik bertemunya wanita lokal dan pria asal Timur Tengah untuk melakukan kawin kontrak. (ist)
    
BRAVO8NEWS.COM  - Surat petisi berisi desakan penutupan lokalisasi terbesar didunia yang berada diwilayah Bogor-Cianjur digalang kalangan masyarakat dan pemerhati kemanusiaan. Desakan petisi ini muncul akibat tragedi yang dialami Sarah (21), seorang perempuan asal Cipanas, Kabupaten Cianjur.

Korban disiram dan dipaksa minum air keras oleh suami sirinya warga negara Arab Saudi. Kejadian tragedi kemanusiaan ini oleh pemerhati kemanusiaan dan masyarakat, sangat melukai dan membakar hati nurani rakyat Indonesia.

Menurut para pencetus petisi, penyiksaan dan pembunuhan keji yang dilakukan oleh warga negara asing atas nama kuasa sebagai suami kontrak ini, sudah di luar batas kemanusiaan dan sangat biadab, karena tidak sesuai dengan adat ketimuran.

Iwa Gunawan, koordinator JAPRI (Jaringan Perjuangan RI) mengatakan, kejadian yang dialami korban, bukan tindak pidana biasa tapi sudah merupakan tragedi kemanusiaan.

Hal ini terjadi sebagai akibat pembiaran berlangsungnya praktik prostitusi berkedok agama yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur.

"Pembiaran ini membuat kawasan Kampung Arab di Cisarua, Bogor dan Cipanas, Cianjur berpuluh-puluh tahun telah menjadi sebuah "lokalisasi terbesar didunia". Bagaimana orang warga asing asal Timur Tengah bisa melakukan hal tersebut didalam area negara Indonesia dengan bebas!. Ini karena adanya pembiaran,"kata Iwa melalui rilisnya Rabu (1/12/2021).

Ia menegaskan, negara Indonesia adalah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima, berdasar Pancasila dan UUD 1945, dan bukan berdasar pada hukum agama.

Maka demi keadilan, praktek apapun, jika bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dihentikan. Tidak boleh ada hukum di atas konstitusi negara. Semua harus tunduk pada konstitusi.

Ditegaskan Iwa, UU Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didasarkan pada UUD 1945 Pasal 28B, bukan pada aturan agama, dan 'kawin kontrak' atau apapun istilah yang dipakai tidak dapat dilakukan dan tidak dibenarkan secara hukum.

"Pelanggaran hukum ini harus dihentikan. Keseluruhan praktik kawin kontrak harus dihentikan. Pemkab Bogor dan Pemkab Cianjur jangan beri ruang,"tegasnya.

Menurut Iwa, atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka kami JAPRI menyerukan:

1. Meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta Kabupaten Cianjur untuk membatalkan keseluruhan 'kawin kontrak' yang telah dilakukan dan melakukan deportasi kepada pendatang warga negara asing terlibat praktik hina tersebut.

2. Meminta Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor dan Bupati Cianjur, untuk secara bersama dan segera menutup keseluruhan Kampung Arab di kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur yang telah menjadi "Lokalisasi Terbesar Di Dunia", dan meniadakan segala fasilitas pendukung yang memungkinkan terjadinya praktik 'kawin kontrak' berkedok agama di wilayah tersebut.

3. Menghentikan segala praktik prostitusi (terselubung dan terbuka) di keseluruhan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur.

4. Meminta aksi nyata dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat maupun MUI Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur untuk melarang tokoh agama di kedua wilayah tersebut memfasilitasi terjadinya praktik "Kawin Kontrak" dan melakukan langkah konkrit untuk menghentikan kegiatan maksiat di kedua wilayah tersebut.

5. Kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur kami meminta dukungan dan solidaritas sosial untuk bersama kami menyerukan aksi penutupan Kampung Arab di kedua wilayah tersebut yang telah berubah menjadi lokalisasi prostitusi yang berkedok agama.

Demikian petisi ini kami sampaikan, kami berharap semua pihak mendukung seruan kami dan bersama-sama menghentikan penjajahan bangsa kita oleh bangsa lain atas nama agama. Hal itu untuk mencegah jatuhnya korban seperti Sarah lebih banyak lagi dan memastikan tegaknya konstitusi sebagai satu-satunya acuan hukum di Indonesia. (rel)