14 Januari 2022 | Dilihat: 81 Kali

PANGLIMA TNI MENDUKUNG JAKSA AGUNG TUNTASKAN KASUS HUKUM DI TUBUH MILITER

noeh21
Panglima TNI dan Jaksa Agung
    
BRAVO8NEWS.COM - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan,  TNI mendukung seluruh kewenangan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan permasalahan hukum yang ada di Indonesia termasuk di sektor militer.

Penegasan Andika, diungkapkan pada wartawan, Jumat (14/1/2022) usai menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan itu membahas perkara tindakan pidana koneksitas. Kata Andika, kedatangannya untuk meyakinkan Jaksa Agung bahwa TNI mendukung seluruh kewenangan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan permasalahan hukum yang ada di Indonesia termasuk di sektor militer. "Salah satu kedatangan saya pagi ini untuk membuat kedua institusi saling memahami. Jadi saya beri statement ke Pak Jaksa Agung bahwa kami siap mendukung semua yang jadi kewenangannya," kata Panglima TNI.

Menurutnya, dukungan ini termasuk Pengadilan HAM yang juga ada kaitannya dengan TNI. Andika memastikan akan sepenuhnya mendukung penegakkan hukum termasuk beberapa proses hukum koneksitas yang sedang berlangsung.

 "Kita all out, jadi Pak Jaksa Agung yakin kita akan dukung penuh apapun yang dia minta. Dalam hal kasus TWP (Tabungan Wajib Perumahan) itu kan sudah naik dari penyidikan ke awal proses penuntutan. Itu kita sampaikan ke beliau kami siap dukung apapun yang diperlukan, menghadirkan saksi, barang bukti dan sebagainya," tegas Jenderal Andika.

Sementara itu, Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan, pada dasarnya tidak ada pembicaraan khusus dalam pertemuan tersebut. Namun memang berkaitan dengan sinergi dan koordinasi penegakkan hukum. "Hari ini kami menerima kunjungan panglima. Kami tidak ada pembicaraan khusus, tapi sifatnya koordinasi dan sinergitas kami dalam penegakkan hukum," kata Jaksa Agung Burhanuddin.

Data Kejaksaan Agung  mencatat dari 2.726 perkara atau sekitar 23 persen dari total 12.017 perkara atas tindak pidana koneksitas yang selama ini belum diproses dan diadili melalui mekanisme koneksitas. Sinergitas kedua institusi dalam sejumlah hal yang berkaitan dengan TNI termasuk di dalamnya adalah pengusutan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan proses hukum konektivitas.(Omi)