06 Juli 2021 | Dilihat: 96 Kali

LIMA JAKSA PENUNTUT SENIOR DISIAPKAN KEJARI DEPOK MENYIDANGKAN LURAH PANCORAN MAS

noeh21
Kajari Depok Sri Kuncoro didampingi Kasie Intel Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto usai menerima SPDP dari Polres Depok dalam kasus Lurah Pancoran Mas diduga melanggar Prokes PPKM darurat. (anton)
    
DEPOK  - Kasus kerumunan  pesta joget  di acara  pernikahan di rumah Lurah Pancoran Mas, Kota Depok yang sempat viral di media sosial pada hari pertama Pemberlakukan  Penetapan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) darurat oleh pemerintah pusat khusus Jawa dan Bali terus bergulir dan diterima Kejasaan Negeri (Kejari) Depok.

"Kami hari ini telah menerima SPDP dari Polres Metro Depok terkait kasus Lurah Pancoran Mas yaitu S yang diduga melanggar protokol kesehatan saat kegiatan PPKM darurat hari pertama pelaksanaan di Jawa dan Bali. Kita akan segera pelajari terkait kelengkapan formil dan materiil,” kata Kajari Depok Sri Kuncoro didmapingi Kasie Intel Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto, Selasa (6/7).

Lurah Pancoran Mas tentunya dilalukan penyidikan terkait Tindak pidana pasal 14 undang-undang RI nomor 4 tahun 1984 tentang wabah menular dan atau pasal 212 KUHP dan atau pasal 216 KUHP pidana atas nama tersangka Suganda (54) yang berprofesi sebagai pegawai Negeri sipil.

Menurut dia, dalam kasus ini pihaknya telah menunjuk lima orang Jaksa Penuntut Umum salah satu JPU Senior untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan penelitian dari tindak pidana yang disangkakan terhadap Suganda juga berprofesi selaku lurah di Kota Depok.

Ke lima JPU yang disiapkan antara lain Arief Syafriyanto,S.H.,M.H, Ivan Rinaldi,S.H.,M.H, Ardhi Haryo Putranto, S.H.,M.H, Athar Bungo Ramadan,S.H, dan Hengki Charles Pangaribuan,S.H, ujarnya untuk membuktikan keseriusan penanganan kasus yang sempat viral di media massa ke lima orang JPU berasal dari Jaksa Senior, tiga orang pejabat struktural eselon IV  dan satu orang pejabat struktural eselon 5.

Kejari Negeri Depok menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mentaati terkait dengan aturan yang diatur dalam PPKM darurat yang berlangsung mulai 3 hingga 20 Juli 2021 sebagai upaya pencegahan penularan atau penyebaran covid-19 yang mana saat ini penularan di Kota Depok sudah sangat mengkhawatirkan, ujarnya. (anton)