05 Juli 2021 | Dilihat: 104 Kali

KARENA PPKM DARURAT, KPK TUNDA PEMBEKALAN ANTI KORUPSI

noeh21
ilustrasi
    
JAKARTA - Akibat diberlakukan PPKM Darurat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda memberikan pembekalan anti korupsi untuk Penyelenggara Negara (PN) dan pasangannya sesuai Program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Seharusnya lembaga antirasuah menjadwalkan kegiatan PAKU Integritas di Kemenkeu, pada Rabu (7/7/2021) mendatang, karena ada PPKM  jadwal kegiatan PAKU Integritas ditunda dan akan dilanjutkan kembali setelah PPKM Darurat," kata
Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding lewat keterangan tertulis, Senin (5/7/2021).

Menurut Ipi, KPK telah memberikan pembekalan antikorupsi ke PN di tiga kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, Program PAKU Integritas merupakan pengejawantahan dari kedeputian baru yang dibentuk, yaitu Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

"Kita menargetkan 10 kementerian sesuai dengan fokus area, yaitu ESDM, pangan, hukum, dan birokrasi, serta politik," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (3/6/2021). "Program PAKU Integritas akan diterapkan pada 10 kementerian," kata Ghufon. (DNS)

"Sepuluh kementerian tersebut akan bergilir kami lakukan brief executive, yaitu memberikan ceramah, dialog, dan juga meningkatkan komitmen-komitmen bersama untuk meningkatkan integritas dari dirinya sendiri, untuk tidak melakukan korupsi," sebutnya.(rel)