06 Agustus 2021 | Dilihat: 84 Kali

BPK TEMUKAN PEMBELIAN MASKER PEMPROV DKI BOROS

noeh21
ilustrasi masker
    
BRAVO8NEWS.COM - Ada pemborosan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas pembelian masker N95 sebesar Rp 5,85 miliar. Temuan pemborosan itu diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pembelian masker melalui Dinas Kesehatan DKI itu menggunakan anggaran 2020.Dinkes DKI Jakarta membeli masker N95 dari dua perusahaan; PT IDS dan PT ALK. Masker dari PT IDS menggunakan merek Respokare, dan PT ALK menggunakan merek Makrite.

Dalam laporan pemeriksaan BPK 2020, Pembelian pertama dilakukan pada 3 Agustus 2020, melalui PT IDS. Pada transaksi ini, Dinkes DKI menggelontorkan anggaran sejumlah Rp 2.730.000.000 untuk pembelian 39.000 pieces masker, dengan harga satuannya Rp 70.000.

Pembelian kedua pada 28 September 2020, Dinkes DKI kembali melakukan pembelian melalui PT IDS sebanyak 30.000 pieces dengan harga satuan Rp 60.000. Total nilai kontrak pada pembelian ini sebesar Rp 1.800.000.000.

Pembelian ketiga kembali melalui PT IDS pada 1 Oktober 2020 dengan nilai kontrak Rp 1.200.000.000 untuk pengadaan 20.000 pieces masker N95 dengan harga satuan Rp 60.000. "Sehingga PT IDS telah 3 kali melakukan pengadaan respirator dengan jumlah total 89.000 pieces," demikian penjelasan BPK yang dikutip liputan6.com pada Kamis (5/8).

Dinkes DKI kemudian melakukan pembelian lagi masker N95. Namun kali ini tidak melalui PT IDS melainkan PT ALK. Pertimbangan Dinkes saat itu, masker dari PT IDS memiliki bau asam sehingga tidak nyaman dipakai.

Pembelian masker N95 dari PT ALK dilakukan pada 9 November 2020 dengan surat perjanjian atau kontrak nomor kontrak 9.1/PPK-SKRT/DINKES/DKI/XI/2020, dengan nilai kontrak Rp17.550.000.000. "Jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah 16 hari kerja yang dimulai 9-30 November."

Jumlah pengadaan dari PT ALK sebanyak 195.000 pieces dengan harga satuan Rp 90.000. BPK dalam dokumennya, menjelaskan pihak Dinkes DKI yang diwakili Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sempat meminta potongan harga kepada PT ALK. Namun perusahaan tersebut tidak mau memberikan potongan harga.

"Permasalahan di atas mengakibatkan adanya pemborosan terhadap keuangan daerah senilai Rp 5.850.000.000." Angka pemborosan berasal dari selisih harga dari kedua perusahaan.(oko)