22 September 2021 | Dilihat: 192 Kali

HARIS DAN FATIA TAK MUNDUR LAWAN LUHUT, TANTANGANNYA ADU DATA

noeh21
Luhut
    
BRAVO8NEWS.COM - Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (22/9/2021) dengan terpaksa melaporkan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti dan Direktur Lokataru, Haris Azhar ke Polda Metro Jaya, setelah somasi yang dilayangkan tak digubris. Luhut merasa difitnah.
Laporan polisi Luhut tercatat Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 September 2021.

 Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan pihaknya sudah menerima pengaduan Luhut. "Laporan polisi sudah kita terima, nanti akan kita arahkan kepada Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya,” ujarnya.


Asfinawati, sebagai kuasa hukum  Koordinator KontraS Fatia Maulida dalam keterangannya pada wartawa, Rabu(22/9) mengatakan, Fatia berbicara atas nama organisasi KontraS, bukan atas nama individu. Kita semua harus berterimakasih kepada Fatia dan Haris Azhar. Harusnya yang mensomasi masyarakat, bukan pejabat yang mensomasi, mengkriminalisasi rakyat,” kata Asfina dalam konpers daring

Sementara kuasa hukum Haris Ashar, Nurkholis Hidayat menegaskan pihaknya tidak akan meminta maaf dan siap membuka lebar data keterlibatan LBP dalam bisnis tambang di Papua. "Klien kami akan selalu bersikap ksatria, akan minta maaf kalau memang salah. Tapi kalau tidak salah klien kami akan selalu menghadapi, kita adu data saja, " ucap Nurkholis.

Sebelumnya Luhut Binsar Pandjaitan telah mengirimkan somasi kepada kedua terlapor, tidak ditanggapi. "Saya harus mempertahankan nama baik saya, anak dan cucu saya. Sudah keterlaluan karena dua kali saya sudah meminta Haris Azhar dan Fatia minta maaf, keduanya enggak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan,” kata Luhut didampingi kuasa hukumnya Juniver Girsang SH.

Pernyataan Fatia bukan tanpa dasar karena  riset itu merujuk pada kajian yang dilakukan oleh koalisi LSM dengan judul “Ekonomi Politik Penempatan Militer di Intan Jaya”. Riset itu menunjukkan adanya dugaan konflik kepentingan penerjunan militer dengan bisnis tambang di Intan Jaya.

Obrolan yang diunggah diakun YouTube pada 20 Agustus 2021 membahas hasil laporan gabungan koalisi masyarakat sipil mengenai “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang diluncurkan 12 Agustus 2021.

Konten itu menghadirkan dua narasumber yang merupakan bagian dari koalisi, yakni Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dan Kepala Divisi Advokasi Walhi Papua Wirya Supriyadi.(TIM)