BRAVO8NEWS.COM - Pasar dunia gempar setelah mendengar ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap membatasi ekspor komoditas mentah. "Ekspor bahan mentah sudah tidak zaman lagi," tandas Jokowi.  

Dilaporkan VOA Indonesia, Senin (31/1/2022), Indonesia melarang ekspor batu bara pada Januari, memberlakukan pembatasan pengiriman minyak sawit dengan mewajibkan untuk mengalokasikan pada pasar domestik, dan juga melontarkan gagasan penerapan pajak ekspor untuk komoditas nikel pig iron.

Stok batu bara domestik yang sedikit dan harga minyak yang tinggi disebut pemerintah sebagai faktor utama di balik kebijakan pembatasan tersebut. Pemerintah sebelumnya pernah mengatakan pihaknya akan mengembangkan sektor pengolahan dan pemurnian dalam negeri yang akan berpengaruh pada kegiatan ekspor.

Manuver ini telah dilakukan untuk memberikan efek yang mencolok di pasar nikel dan baja tahan karat sejak 2014, dan membantu mengubah wajah Indonesia dari hanya sebagai pemasok kecil menjadi produsen global yang dominan dari kedua komoditas pada tahun 2020. Hal itu tak lepas dari adanya gelombang investasi yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan China pada lima tahun terakhir.

Presiden Joko Widodo ingin mengulangi prestasi tersebut di tempat lain, dan telah mengatakan bahwa negara tersebut dapat memangkas ekspor seluruh komoditas mentah untuk menarik investasi lebih lanjut di industri hilir. Hal itu akan meningkatkan lapangan kerja dan menciptakan tenaga kerja di negara yang tercatat sebagai ekonomi terbesar dan terpadat di Asia Tenggara itu.

"Jangan kaget. Dulu nikel larangan ekspor kita ada. Tahun depan bauksit mungkin, tahun depan mungkin kita stop yang lain," kata Jokowi kepada Reuters pada Oktober.

Indonesia adalah produsen bauksit terbesar kelima, menurut Survei Geologi AS, menyumbang sekitar tujuh persen dari output global mineral yang merupakan sumber utama aluminium di dunia.

Sebagai pemasok utama batu bara termal, minyak sawit dan nikel, langkah Indonesia dalam membuat harga masing-masing komoditas tersebut meroket, dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan importer bahan bakar, makanan, dan bahan manufaktur tentang potensi gangguan pasokan.(lip6/oko)