21 Juli 2021 | Dilihat: 88 Kali

PEMERINTAH SEHARUSNYA JUGA MEMBANTU BEBAN PENGUSAHA PPKM KIAN MEMBERATKAN

noeh21
ilustrasi
    
BRAVO8NEWS.COM - Pemerintah sebaiknya memberikan keringanan beban bagi mal dan pusat belanja, sebab kelanjutan PPKM Level 3-4 akan menambah beban operasional.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Aphonzus Widjaja kepada wartawan, Rabu(21/7) berharap pemerintah mengurangi beban biaya listrik dan gas.

Alphonzus menuturkan banyak sektor usaha kecil yang bergantung pada operasional mal dan pusat belanja. Misalnya, warung, pedagang asongan, hingga jasa ojek terdampak penutupan pusat perbelanjaan.


Ia menerangkan, bagi pengelola pusat belanja atau mal, memasuki tahun 2021 kondisinya jauh lebih berat ketimbang 2020, karena sebelumnya masih memiliki dana cadangan yang teah digunakan untuk bertahan hingga awal 2021.

“Tapi dana tersebut terkuras pada 2020, sehingga masuk 2021, dalam kondisi tak punya cadangan lagi. (Pada) Semester I 2021 tapi meski lebih baik tapi masih defisit,” tegasnya.

Terkait pegawai yang ada dalam pengelolaannya, Alhonzus mengatakan kalau banyak pegawainya dirumahkan karena penutupan ini. Kendari demikian, ia masih memberikan upah secara utuh. "Kalau (PPKM Darurat) diperpanjang (setelah 26 Juli), skema bagi pegawai akan dirumahkan dan gaji dibayarkan sebagian, dan opsi terakhir akan ada PHK,” katanya.

Dengan demikian, dia mengatakan kalau kebijakan yang dijalankannya tersebut bergantung pada berapa lama PPKM Darurat berlangsung. Jika terus berkepanjangan, ia meminta adanya subsidi upah pekerja sebagai salah satu bantuan dari pemerintah.

Misalnya, dengan subsidi upah sebesar 50 persen ditanggung pemerintah dan sisanya oleh pengusaha. Pola pelaksanaannya, kata dia, bisa menggunakan skema penyaluran dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Pengorbanan lebih dari 1 tahun ini jadi sangat sulit, akhir tahun lalu ada pengusaha yang asetnya sempet dijual atau menutup usahanya karena kondisinya sudah tidak mampu lagi,” tambahnya.(rel)